Inews Kuala Pembuang – Pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan presiden telah secara resmi menganugerahi Soeharto gelar Pahlawan Nasional bidang perjuangan bagi bangsa dan negara. Dalam upacara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025), putri beliau, Tutut, menerima penghargaan tersebut mewakili keluarga.
Menurut narasi yang dibacakan dalam keputusan presiden (Keppres Nomor 116/TK/Tahun 2025), Soeharto dinilai memiliki peranan menonjol sejak masa kemerdekaan, antara lain sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta yang memimpin pelucutan senjata pasukan Jepang di Kota Baru 1945.
Tanggapan Tutut: Pro & Kontra Bagian dari Demokrasi
Menanggapi munculnya beragam reaksi — baik mendukung maupun menolak — terhadap penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto, Tutut menyatakan bahwa dinamika pro-kontra adalah hal yang wajar dalam masyarakat demokratis.
“Pro kontra itu biasa, masyarakat Indonesia kan macam-macam. Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan Pak Harto dari sejak muda sampai beliau wafat, semua perjuangannya untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Tutut.
“Boleh saja kontra, tapi jangan ekstrem. Kita jaga persatuan dan kesatuan,” lanjutnya.
Dia juga menyebut bahwa keluarganya tidak memiliki “dendam” terhadap kritik yang muncul, dan menegaskan bahwa yang paling penting adalah menjaga persatuan bangsa
Soeharto dan Isu Korupsi serta Pelanggaran HAM
Salah satu aspek yang memicu kontroversi dalam penetapan ini adalah terkait rekam jejak Soeharto yang dipandang oleh sebagian pihak memiliki catatan kelam, antara lain soal korupsi massal dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada era Orde Baru.
Baca juga: Tim renang Indonesia raih perak di Islamic Solidarity Games 2025
Ketika ditanya apakah gelar itu juga dianggap sebagai upaya “penghapusan stigma” terhadap isu-isu tersebut, Tutut memilih tidak menanggapi secara langsung detailnya, tetapi menegaskan:
“Rakyat sudah makin pintar dan bisa melihat apa yang bapak lakukan. Kami tidak perlu membela diri, semua bisa terlihat kok.”
Artinya, ia mengajak agar publik menilai kiprah Soeharto sendiri secara komprehensif, dan bahwa keluarga tidak merasa perlu melakukan pembelaan khusus atas tuduhan-tuduhan yang ada.
Pesan Persatuan dari Keluarga
Dalam kesempatan itu, Tutut juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menetapkan gelar pahlawan bagi Soeharto. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut dilihat sebagai penghargaan terhadap rekam jejak perjuangan Soeharto bagi bangsa, bukan sebagai upaya untuk mengabaikan kritik atau kontroversi.
“Masyarakat boleh berbeda pendapat, tetapi yang penting kita jangan sampai terpecah,” tuturnya.
Implikasi dan Tantangan ke Depan
Penetapan gelar pahlawan bagi Soeharto menandai babak baru dalam narasi publik terkait tokoh yang selama ini dipandang sangat kontroversial. Di sisi satu, ada himne atas jasa-jasa besar yang diakui negara; di sisi lain, ada kekhawatiran dari kelompok masyarakat sipil dan hak asasi manusia yang melihat bahwa pemberian gelar itu akan mengaburkan atau menghapus pelajaran dari sejarah, terutama terkait pelanggaran HAM dan korupsi.
Tutut menyatakan bahwa keluarga menyerahkan penilaian kepada masyarakat luas dan berharap agar diskursus tetap dijalankan dengan wajar, bukan ekstrem.
